Pembangunan Maju, Warga Desa Tetap Haus: Ada Yang Salah?
- account_circle Nasarius Fidin
- calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
- visibility 609
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto Penulis
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sangat ironis. Jalan aspal yang memanjang, membelai rumah-rumah yang memanjang sepanjang desa, terlihat indah dan bagus di setiap lorong-lorong gang, tower Bakti atau BTS berdiri gagah di samping istana desa, dana miliaran rupiah digelontarkan setiap tahun. Tapi di saat yang sama, bapak dan ibu serta anak-anak di banyak pelosok masih harus jalan 2 km tiap pagi dan sore hanya untuk menimba sejerigen air. Anak-anak mandi menggunakan air terbatas sepulang sekolah. Pembangunan katanya maju, tapi mengapa warga desa tetap haus?
Krisis air di desa bukan lagi cerita el nino atau kemerau panjang dan langkah. Ini sudah menjadi musim yang rutin datang tiap tahun. Data dan realitas berbicara sebagian besar rumah tangga di pedesaan yang belum punya akses air bersih yang layak. Artinya, ditengah gembor Indonesia emas 2045 masih ada ribuan warga yang dahaganya belum terjawab oleh desa.
Pembangunan Yang Salah Alamat
Kita terlalu sibuk membangun sesuatu yang kelihatan. Gedung balai desa dibuat baru jadi megah seperti istana kerajaan, bicara besar terlalu tinggi, setinggi gapura yang bagun tinggi-tinggi oleh desa sebelah, dibuka jalan yang baru. Semua itu penting untuk estetika dan mobilitas atau pergerakan warga desa. Sayangnya, semua itu tidak ada asas manfaat sama sekali. Tetapi apa gunanya jalan mulus kalau warga yang lewatnya tenggorokannya kering?
Kita terjebak dengan kalimat “ yang penting kelihatan “. Semua itu penting, tapi jadi terasa hambar saat warganya harus beli air Rp 150.000 rupiah per tangki tiap minggu dan memikul jerigen ke sungai setiap harinya. Padahal, tanpa air semua insfrastruktur lain lumpuh. Jalan bagus mau dipakai siapa kalau warga sakit akibat memikul jerigen setiap harinya.
Proyek air bersih sering kalah pamor di banding proyek fisik yang besar. Membangun jaringan pipa dengan tenaga teknis, sumur bor dalam, atau embung desa memang tidak semencolok membangun alun-alun. Tidak ada pitah yang bisa digunting. Akhirnya air di desa jadi prioritas nomor kesekian.
Alam Dirampas, Air Pun Hilang
Ini juga soal tata kelola lingkungan. Banyak desa mengalami kekeringan justru setelah hutan di hulunya di tebang secara liar untuk kepentingan sang penguasa. Sumber mata air mati karena daerah resapan berubah jadi tempat pemotongan kayu bahkan jadi beton dan kebun penguasa. Kita membangun waduk besar untuk kota, tapi lupa menjaga waduk alami berupa hutan dan bukit yang selama ini menghidupi desa.
Alam dirampas menurut warga, tapi penguasa berkata: kita punya kesepakatan dan perjanjian. Sang penguasa berlindung di balik alasan yang kuat ternyata memilikki sumber daya yang rendah. Pemerintah berlomba menarik investasi tapi analisis mengenai dampak lingkungan menjadi formalitas. Ironinya nyata: desa dikorbankan untuk mengairi kota, lalu desa itu sendiri sering dibiarkan mati kehausan.
Akibatnya warga desa yang menanggung: sungai mengering, sungai tercemar, dan saat protes dijawab “ ini demi pembangunan, ini demi investasi dan pertumbuhan ekonomi”.
Jadi Apa Yang Harus Dibetulkan?
- Geser prioritas dana desa: Undang-Undang Desa sudah memberi kewenangan. Pasti minimal 20% dana desa wajib untuk air bersih dan sanitasi. Jangan habiskan untuk hal seremonial.
- Audit Lingkungan serius : ijin usaha yang merusak daerah resapan air harus dievaluasi. Pembangunan tidak boleh menumbalkan hak dasar warga desa.
- Libatkan warga Dari perencanaan: warga tau titik airnya dimana, musimya kapan, dan sistem apa yang bisa digunakan. Jangan pakai pendekatan “proyek turun dari atas”
Pembangunan tanpa air adalah pembangunan yang gagal paham. Jalan aspal tidak bisa diminum, saluran air juga tidak bisa mempertahankan kehidupan warga. Tower BAKTI tidak bisa mengairi ke rumah-rumah seperti kondisi jaringan di desa. Kemajuan seajatinya harus diukur dari hal yang paling dasar: Apakah warga desa masih haus atau tidak.
Kalau desa tetap haus ditengah gegap gempita pembangunan, berarti memang ada yang salah. Dan itu bukan takdir. Itu kelelaian kita bersama yang harus segera di koreksi.
Air adalah hak dasar dan sumber kehidupan manusia, bukan komoditas mewah. Jika pembangunan terus berlari tapi lupa menoleh ke jerigen kosong di tangan warga desa, maka kita sedang membangun di atas kehausan. Dan itu bukan kemajuan. Itu kegagalan yang disamarkan dengan beton.
Sudah saatnya kita berhenti untuk bangga pada apa yang bisa di lihat, dan mulai peduli pada apa yang benar-benar menghidupi.
Oleh : Artemius Janu
- Penulis: Nasarius Fidin
Saat ini belum ada komentar